Mediaonline.co.id, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, untuk memperketat pengawasan di instansinya agar rekrutmen CPNS 2019 berjalan transparan. Dia khawatir ada makelar CPNS di Kantor Kemenpan RB.
“Pak menteri harus meningkatkan pengawasan internal. Jangan sampai ada oknum pegawai Kemenpan RB jadi makelar CPNS. Sebab, ada kasus penerimaan CPNS tahun lalu, nama pesertanya tadinya ada tetapi kemudian hilang diganti dengan nama orang lain. Nah, ini pasti ada permainan di dalam,” kata Johan Budi dalam raker Komisi II DPR RI dengan Menteri Tjahjo di gedung DPR Jakarta, Senin (18/11).
Johan Budi menegaskan, untuk mendapatkan birokrat yang bersih dan tidak korupsi dimulai dari tahapan rekrutmen. Rekrutmen yang diwarnai KKN akan menghasilkan birokrat bermental korup.
“Saat saya masih aktif di suatu lembaga (KPK), kami mendapatkan laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan dalam rekrutmen CPNS. Makelar CPNS itu masih ada. Biasanya makelar ini bekerja sama dengan orang dalam. Nah, ini yang harus dibabat habis,” tegas mantan jubir KPK itu.
Politisi Partai PDIP ini meminta Menteri Tjahjo melakukan langkah konkrit untuk memberangus jaringan makelar CPNS. Meski semua sudah serba online, belum menjamin bebas dari kecurangan.
Menanggapi itu Menteri Tjahjo menegaskan, sistem rekrutmen CPNS sangat transparan. Setiap peserta tes dan keluarganya bisa melihat langsung hasilnya tanpa menunggu waktu lama.
Sistem computer assisted test (CAT) adalah metode yang sudah teruji. Hasilnya sangat transparan dan tidak ada permainan.
“Saya pastikan tidak akan bisa makelar CPNS bermain dengan sistem rekrutmen CPNS yang serba komputer. Karena semua dibuka dan bisa melihat hasilnya dalam waktu cepat. Kalau ada oknum pegawai KemenPAN-RB yang bermain api dan ada buktinya, silakan laporkan ke saya. Akan saya tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandas Tjahjo Kumolo. (jpnn/fajar)
