Mediaonline.co.id, JAKARTA– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menyoroti adanya perbedaan pendapat antara menteri terkait perairan Natuna yang diklaim milik Tiongkok. Karena, apabila perbedaan pendapat itu terus ditampilkan di publik, maka Indonesia akan merugi di kancah internasional.
“Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan Indonesia dari sisi pihak luar,” ujar Sohibul kepada wartawan, Selasa (7/1).
Sohibul menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa turun tangan menyatukan pendapat para menteri terkait Natuna. Jangan lagi ada perbedaan pendapat di tampilkan di publik. ”Karena itu PKS minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya,” katanya.
Selain itu Sohibul berpesan kepada pemerintah untuk bisa membedakan masalah kedaulatan negara dengan ekonomi. Jangan mengorbankan kedaulatan hanya karena selama ini Tiongkok berinvestasi di Indonesia. “Janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh,” tegasnya.
Menurut Sohibul, investasi Tiongkok memang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Namun jangan korbankan kedaulatan Indonesia hanya semata-mata demi investasi. ”Investasi dibutuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi?” pungkasnya. (jpc/fajar)
