Mediaonline.co.id, JAKARTA– Anggota DPR RI berang. Belum ada solusi atas kesepakatan Kemenkes dan DPR RI untuk tidak menaikkan iuran mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, kelas III.
Legislator Golkar yang juga anggota Komisi IX, DPR RI, Dewi Asmara pun menyinggung besarnya insentif yang mesti dibebankan oleh negara untuk para direksi BPJS Kesehatan. Dalam setahun, operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp4,07 triliun.
Kata dia, dari besaran operasional itu, biaya insentif memakan beban yang cukup besar. Untuk semua direksi total insentifnya mencapai Rp32,8 miliar. Jatah setiap direksi pertahun mencapai Rp4,11 triliun.
“Artinya dalam sebulan bisa mendapat 342,6 juta. Semestinya ini bisa diefisiensi,” ungkapnya saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Letjen (Purn) Terawan Agus Putranto di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senin, 20 Januari.
Belum lagi ada insentif dengan dewan pengawas. Ada 7 dewan pengawas. Dengan total insentif Rp2,55 miliar. Mencapai Rp211 juta per bulan per orang. (ful)
