Mediaonline.co.id, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebut Istana sponsor kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah keterlaluan.
Apalagi menyebut lembaga antirasuah di kepemimpinan Firli Bahuri terburuk sepanjang sejarah.
“Pandangan dan penilaian tersebut menurut saya, sudah melampaui kewajaran. Baik dari aspek dugaan pelanggaran hukum maupun ketidaktaatan pada prinsip dan proses ilmiah,” ujar Emrus di Jakarta, Senin (30/12).
Dosen di Universitas Pelita Harapan, itu menyarankan biro hukum kepresidenan, biro hukum DPR dan biro hukum KPK melakukan pengkajian untuk mengurai apakah ada unsur dugaaan pelanggaran hukum dari pandangan ICW.
Jika hasil kajian menunjukkan pernyataan ICW memenuhi unsur dugaan pelanggaran hukum, maka tiga biro hukum tersebut segera melaporkan ICW ke aparat penegak hukum.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Tidak ada yang kebal hukum dengan alasan apa pun, baik terhadap yang menamakan dirinya sebagai organisasi antikorupsi,” ucapnya.
Direktur Eksekutif EmrusCorner mencontohkan pernyataan-pernyataan ICW; “Bahwa kehancuran bagi KPK, yang benar-benar disponsori oleh Istana atau Presiden Jokowi dan anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024” mengandung makna berpotensi merendahkan lembaga kepresidenan dan institusi DPR.
“Menurut saya ICW sudah sangat keterlaluan. Sedangkan dari aspek prinsip-prinsip ilmiah, terhadap pandangan dan penilaian ICW tersebut, belum didukung fakta, data dan bukti yang holistik, kuat, mendalam serta jenuh,” tuturnya.
Dengan kata lain, kata Emrus kemudian, dari aspek prinsip ilmiah, belum cukup kuat fakta, data dan bukti bagi ICW mengemukakan pandangan dan penilaian tersebut sebagai suatu proposisi ilmiah.
“Mereka juga mengatakan Firli Cs adalah pimpinan KPK paling buruk sepanjang sejarah. Saya kira proposisi ini sangat prematur, juga dangkal sekali. Lima komisioner yang ada sekarang kan masih hitungan hari memimpin KPK. ICW, menurut saya, tampak terlalu emosional sehingga mengabaikan rasionalitas,” katanya.
Emrus juga mengatakan, publik bisa meragukan kredibilitas proses ilmiah yang selama ini dilakukan ICW sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mengawasi dan melaporkan kepada publik dugaan aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.
Emrus secara khusus juga menyarankan kepada ICW, agar lebih berhati-hati dari aspek hukum dan prinsip ilmiah dalam melontarkan pandangan dan penilaian ke ruang publik. Sebab, jika kurang hati-hati bisa berujung pada proses hukum dan yang paling buruk berpotensi menurunkan kredibilitas dan reputasi ICW dari aspek ilmiah. (jpnn/fajar)
