Mediaonline.co.id, JAKARTA– Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan nelayan asal Pantai Utara (Pantura), untuk berlayar di perairan Natuna.
“Saya tidak setuju. Ada yang bilang, kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu,” kata Susi saat menjadi pembicara di sebuah diskusi ‘Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan’ di kantor PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Susi beralasan, kapal asal Pantura yang mau dikirim ke Natuna memiliki cantrang sebesar 6 kilometer. Di sisi lain, sebagian kecil Laut Natuna yang mempunyai kedalaman lebih dari 60 meter. Hal itulah yang mendasarinya tidak setuju pengerahan nelayan Pantura ke Natuna.
“Cantrang kan panjang talinya 6 kilometer. Pasti besar. 60 meter kedalaman (Laut Natuna), ya habis juga. Saya pikir itu kurang bijaksana akhirnya menimbulkan protes juga dari masyarakat Natuna,” ungkap Susi.
Selain itu, narasi mengirimkan nelayan Pantura ke Natuna tidak tepat. Pemerintah beralasan, perairan Natuna sepi nelayan.
Susi tidak sepakat dengan pernyataan terkait sepinya nelayan yang melaut di Natuna. Menurutnya, masih banyak nelayan lokal yang melaut di Natuna.
Bahkan, kata dia, nelayan lokal adalah pihak yang pertama mengetahui masuknya kapal-kapal China ke Natuna. Nelayan lokal kemudian melaporkan kepada pihak terkait. Setelah itu, pemerintah Indonesia melayangkan protes kepada China.
“Jadi saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan. Wong nelayan Natuna yang teriak kalau ada kapal di sana,” kata dia.
Menurut Susi, yang terpenting untuk menangkal masuknya kapal-kapal asing ke wilayah hak berdaulat Indonesia yakni berkaitan dengan kebijakan dan konsistensi. Kemudian, perlu dilakukan patroli rutin di wilayah hak berdaulat.
“Patroli dan harus menegakkan hukum, kalau diusir saja, menurut saya, ya sia-sia dan wasting money,” sambungnya. (mg10/jpnn)
