Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuat dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi tersangka, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara, dinilai aktivis antikorupsi M Ridwan Dalimunthe bakal berdampak ke kontestasi pesta demokrasi.
Edhy Prabowo dan Juliari Batubara merupakan kader partai politik. Edhy adalah kader Gerindra, sementara Juliari merupakan politikus PDI-P.
“Jika ada kasus korupsi yang melibatkan pengurus dan kader partai, maka dengan sendirinya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut menurun,” kata Dalimunthe saat ditemui di kawasan Ciputat, Minggu (6/12).
Imbasnya, Dalimunthe melanjutkan, elektabilitas calon kepala daerah yang diwakili partai yang tengah disandung perkara perlahan tergerus. Kondisi tersebut dinilai Dalimunthe mulai terasa di Pilkada Tangerang Selatan, menyasar pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati.
Pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut satu itu merupakan representasi dari PDI-P dan Gerindra. Muhamad adalah kader PDI-P, sementara Saraswati merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra.
Menurut Dalimunthe, sedari kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster terungkap dan membuat Edhy Prabowo sebagai tersangka, kepercayaan masyarakat terhadap Saraswati semakin luntur. Bukan hanya pengurus partai, Saraswati juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, salah satu perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.
“Kini, ketika kasus Juliari mencuat, masyarakat mulai mengaitkannya dengan ketidakpercayaan terhadap partai politik. Akhirnya, keterwakilan PDI-P yang kini mengikuti kontestasi Pilkada Tangsel menjadi semakin diragukan,” kata Dalimunthe.
Dalimunthe menilai kondisi tersebut lazim terjadi. Ia mencontohkan ketika mega skandal korupsi melibatkan sejumlah pengurus Partai Demokrat, kepercayaan masyarakat terhadap partai “bintang mercy” ikut menurun.
