Mediaonline.co.id, JAKARTA – Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono mempertanyakan sikap Ketum PB PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Unifah Rosyidi soal PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Sebelum PP Manajemen PPPK terbit, Unifah berupaya meyakinkan guru honorer K2 untuk menerima kebijakan tersebut sebagai solusi jangka pendek. Lantaran payung hukum pengangkatan honorer K2 jadi PNS belum turun.
“Dulu yang dimintai pendapat sama presiden siapa? Ketum PB PGRI Bu Unifah kan? Sampai kami protes ke PGRI,” kata Eko kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (7/1).
Bahkan saat seluruh honorer K2 demo ke Istana dan tidur di jalan, lanjut Eko, Unifah sebagai ibunya PGRI tidak memberikan rasa empati. Honorer K2 dibiarkan berjuang sendiri.
Hingga hari ini pun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengeluarkan NIP PPPK dari honorer K2. Hampir setahun berjalan, honorer K2 yang lolos seleksi PPPK belum juga mendapatkan haknya.
“Bagaimana nih Bu Unifah. Banyak pejuang honorer K2 yang sudah ikuti saran ibu dan sampai melupakan visi awal menjadi PNS. Sekarang mereka sudah lulus PPPK tetapi statusnya masih honorer K2 saja,” tandasnya.
Sebelumnya Unifah mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP dan SK PPPK yang sudah lulus tes pada Februari 2019. Ini agar seluruh guru honorer K2 yang lulus PPPK bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Dia menilai sudah terlalu lama waktu tunggu guru honorer untuk mendapatkan hak-haknya sebagai PPPK. (jpnn/fajar)
