Mediaonline.co.id, JAKARTA – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI membalas ancaman mantan Panglima TNI sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko.
Dalam pernyataannya Kamis (1/10), Moeldoko meminta koalisi itu menyampaikan aspirasi sesuai jalur hukum. Moeldoko juga menyebut gerakan KAMI yang berisikan orang-orang dengan sekumpulan kepentingan memang tidak dilarang.
Namun Moeldoko mengingatkan kalau gagasannya memaksakan kepentingan, maka akan ada perhitungannya. Kemudian Moeldoko meminta KAMI untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum, dan menganggap koalisi tersebut hanyalah sekumpulan kepentingan.
Nah, Din Syamsuddin mengaku sudah membaca berita tentang pernyataan Moeldoko yang memperingatkan KAMI dalam nada keras mengancam.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu awalnya menyampaikan terima kasih karena Moeldoko sudah berbicara mewakili Istana Presiden, sekaligus menandakan bahwa pemerintah sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia.
“Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan saksama, dan apalagi memahami isinya secara mendalam,” ucap Din dalam jawaban tertulis yang diterima jpnn.com, Jumat (2/10).
Din Syamsuddin yang pernah mendapat tugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Perabadan itu kemudian mengajukan pertanyaan tentang jalur hukum yang dimaksud Moeldoko.
Din mengatakan, bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum?
Source
