Mediaonline.co.id, JAKARTA — Presiden Jokowi mengingatkan peran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, dalam pembangunan infrastruktur yang masih akan dilanjutkan pada periode kedua pemerintahannya.
Jokowi menegaskan bahwa infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Itu sebabnya program tersebut akan dilanjutkan dan disambungkan ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.
“Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini ke kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah,” kata Presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, (16/12).
Sebagai contoh, jalan tol yang telah dibangun bisa disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Di sinilah peran dari pemerintah daerah (pemda) untuk melanjutkannya.
“Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semuanya adalah menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PU. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semuanya berbondong-bondong konsultasi,” tuturnya, disambut tawa para kepala daerah peserta Musrenbang.
Komitmen Jokowi Terhadap Pemberantasan Korupsi Diapresiasi
Selain jalan tol, bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun juga harus disambukan dengan kawasan-kawasan wisata. Secara khusus Jokowi menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado.
“Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran, kemudian melanjutkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas,” ujar suami Iriana itu.
Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan yang telah dibangun bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Jokowi tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.
“Ada juga pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan, tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tegas Jokowi.
Dalam melaksanakan program infrastruktur tersebut, Presiden meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, barulah BUMN yang mengerjakan. (fat/jpnn)
