Tangerang, Mediaonline.co.id – Baru-baru ini dunia perguruan tinggi dihebohkan dengan kabar mengenai ribuan mahasiswa Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jerman usai mengikuti program magang Ferienjob. Informasi ini terkuak usai sejumlah mahasiswa melakukan pengaduan ke KBRI Jerman perihal adanya eksploitasi saat tengah mengikuti program magang tersebut. Tidak hanya itu, sebelum berangkat ke Jerman, para mahasiswa juga diberatkan dengan biaya sebesar 150 euro untuk mendapatkan surat penerimaan kampus, 200 euro untuk izin kerja, dan dana talangan sebesar Rp 30-50 juta. Setelah diselidiki, diketahui lebih dari 30 universitas di Indonesia terlibat dalam menjalankan program magang ini.
Ketika ditanya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan rasa prihatinnya. Ia menilai tindakan pengeksplotasian dan perdagangan manusia adalah hal yang memalukan dan merusak reputasi negara Indonesia.
“Saya kira ini sesuatu yang menjadi keprihatinan kita, itu juga mencoreng nama baik kita bangsa Indonesia, dan lagi ini saya kira sesuatu yang memalukan itu.” Ungkap Wapres usai membuka Banten Halal Festival Ramadhan: Dari Banten untuk Dunia, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (02/04/2024).
“Magang, tapi di sana katanya bekerja, bahkan bekerjanya tidak ada hubungannya dengan tingkat akademiknya,” imbuhnya.
Wapres pun menegaskan, permasalahan ini harus diawasi dan ditangani guna menghindari hal serupa terjadi kembali di masa depan.
“Oleh karena itu, ini harus diawasi dan harus ditindak siapa yang melakukan supaya nanti tidak ada lagi yang melakukan itu ke depan,” ucap Wapres mengingatkan.
Lebih lanjut, Wapres mendukung upaya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang hendak membentuk Satgas untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Dengan dibentuknya satuan tersebut, ia berharap perguruan tinggi tidak semena-mena terhadap mahasiswa.
“Saya setuju adanya apa yang dibentuk Menko Polhukam itu, Satgas untuk menyelidiki ini lebih lanjut. Saya setuju supaya dituntaskan dan supaya perguruan-perguruan tinggi ini tidak memanfaatkan peluang yang bisa kemudian merugikan mahasiswa. Ini harus dicegah,” pungkasnya.
Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten Siti Ma’rifah, Komisaris Menara Syariah Harianto Solichin, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (HB/SK-BPMI, Setwapres)
