Mediaonline.co.id — Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, akan sangat fatal jika pimpinan DPRD DKI Jakarta sampai memecat anggota dewan dari Fraksi PSI William Aditya Sarana, sebagai tindak lanjut dari putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
BK DPRD sebelumnya menyatakan William melanggar tata tertib, setelah mengunggah dokumen rancangan KUA PPAS DKI Jakarta 2020 ke media sosial. Dalam dokumen itu terlihat antara lain keanehan usulan pembelian lem aibon yang nilainya mencapai hingga Rp82 miliar.
“Saya kira akan fatal dampaknya jika DPRD DKI sampai memecat William. Selain tidak populer, langkah fatal DPRD akan menjadi starting point bagi aksi-aksi dukungan terhadap William,” ujar Ari kepada JPNN.com, Sabtu (30/11).
Menurut dosen di Universitas Indonesia ini, energi DPRD akan habis menghadapi hujatan, bully, aksi jalanan dan opini yang buruk terhadap lembaga itu.
Padahal, di awal masa bulan madu DPRD DKI yang baru, kata Ari, perlu apresiasi positif dari publik. Dukungan publik akan menjadi taruhan besar jika pimpinan DPRD menempuh langkah yang salah.
“Sebenarnya menurut saya, putusan BK DPRD DKI terhadap William itu saja akan semakin memperpuruk imej dewan di mata publik,” ucapnya.
Pembimbing disertasi di pascasarjana Universitas Padjajaran ini memprediksi, DPRD DKI akan dinilai publik menjadi kepanjangan tangan Gubernur DKI Anies Baswedan, dalam mengamankan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
Akibatnya, dewan diprediksi semakin tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang melawan ketidakadilan. Sementara William, kemungkinan akan dianggap martir yang menyelamatkan uang rakyat.
“Bagi Gubernur, langkah BK DPRD DKI yang menjatuhkan sanksi terhadap suara-suara kritis akan menjadi pembenar, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif mendapat dukungan dari pihak legislatif,” pungkas Ari.(gir/jpnn)
