Mediaonline.co.id, JAKARTA — Anggota Komisi III F-Golkar Supriansa melempar kritik kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Supriansa mempertanyakan apakah masih perlu ada BNPT.
“Saya hanya berpesan kepada Kepala BNPT dan jajarannya. Sebenarnya tidak terlalu mudah menjawab pertanyaan saya, masih perlukah ini ada BNPT? Kalau masih perlu, apa kira-kira harapan masyarakat, NKRI, terhadap BNPT ini? Kalau tidak perlu, apa kira-kira ancaman yang bisa kita rasakan?” tanya Supriansa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Usai rapat kerja, Supriansa menjelaskan dirinya bertanya seperti itu karena laporan BNPT di komisi III sangat bagus masih ada aksi-aksi ledakan terjadi di mana mana, bahkan baru-baru ini terjadi di kantor Polisi di Kota Medan Sumatra Utara.
“BNPT jangan terlena dengan pengharagaan dari luar negeri tapi masyarakat dalam negeri masih merasakan ketidaknyamanan dengan aksi terorisme.
Karena itu saya bertanya masih perlukah di pertahankan BNPT di Indonesia sementara gerakan teroris masih menjadi-jadi,” urai legislator Partai Golkar ini.
Ia juga meminta Tugas pokok BNPT adalah menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. “Mana semua tugas pokoknya? Jalan atau tidak sementara anggaran besar telah tersedia dengan baik,” sambungnya.
Supriansa mengatakan pertanyaan itu merupakan bentuk koreksi dari dirinya kepada BNPT. Menurutnya, banyak pandangan-pandangan yang beredar terkait keberadaan BNPT.
“Ini hanya koreksi saya. Maafkan saya kepada kawan-kawan semuanya, kita saling memperbaiki. Belum tentu juga saya baik dibanding bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak jauh lebih baik dibanding yang saya pikirkan, tetapi itu lah yang saya dengar dari pandangan-pandangan masyarakat di luar itu,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir juga mengatakan pemberantasan terorisme tidak hanya bertumpu kepada BNPT. Masalah terorisme memerlukan koordinasi yang baik antar-stakeholder.
“Karena ini kan memberantas terorisme kita harus menyatukan seluruh stakeholder. Tidak bisa juga kita hanya bertumpu kepada BNPT. Ini menyangkut banyak kementerian, Kepolisian, TNI, BIN, Mendagri, Menkum HAM, Kementerian Agama, dan lain-lain,” ucap Adies.
Adies mengatakan pihaknya akan melakukan rapat gabungan dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan masalah terorisme. Ia ingin masalah terorisme ini ditanggulangi secara tepat. (aci)
