Mediaonline.co.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat Romo Darmin Mbula menyebut, ada mafia anggaran di Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Akibatnya, anggaran yang diterima sekolah tidak sebanyak aslinya.
“Saya mau buka-bukaan di sini, kenapa sekolah swasta menolak menerima bantuan dari Kemendikbud. Karena, kami disuruh teken anggaran Rp200 juta tetapi yang kami terima hanya Rp50 juta. Bagaimana bisa begitu, ini pemerasan namanya,” kata Romo Darmin dalam diskusi pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di Jakarta, Selasa (10/12).
Darmin Mbula meberi contoh lain. Di sekolah negeri, perbaikan sekolah dianggarkan Rp500 juta tetapi yang diterima hanya Rp25 juta. Bagaimana bisa rehab sekolah kalau anggarannya Rp25 juta.
Akhirnya kepsek hanya tambal sulam, catnya dibagusin dan tahu-tahunya ambruk karena memang harusnya direhab bukan cuma dipoles.
“Jangan heran sekolah negeri itu meski dianggarkan dana besar tetapi tidak berkualitas. Sebab, banyak mafia anggarannya. Makanya kami desak bersihkan itu mafia anggaran di Kemendikbud,” tegasnya.
Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno yang hadir di acara diskusi itu, mengaku terkejut dengan informasi yang disampaikan Romo Darmin. Sebab, sepengatahuannya pemerintah selalu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk perbaikan sekolah.
Meski begitu Totok memberikan apresiasi kepada Romo Darmin yang sudah mengungkap dugaan adanya mafia anggaran yang diduga masih bercokol di kementerian yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim itu.
“Saya baru tahu kalau ada yang suka menyunat anggaran pendidikan ini. Kalau ada kejadian seperti ini baik sekolah negeri maupun swasta, saya minta untuk dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Insyaallah akan kami tindaklanjuti karena anggaran yang diberikan harus sesuai peruntukannya,” tegasnya. (jpnn/fajar)
