Mediaonline.co.id, JAKARTA – Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, ramai dengan tepuk tangan honorer K2 yang menempati balkon.
Sejatinya, raker hari ini diagendakan tentang pelaksanaan CPNS 2019, tetapi seluruh anggota dewan lebih fokus membahas masalah honorer K2.
Kalaupun ada anggota Komisi II yang menyentil soal seleksi CPNS, hanya sekadarnya. Mereka lebih banyak mencecer seputar penyelesaikan masalah honorer K2.
Kondisi ini tentu saja membuat honorer K2 gembira. Setiap kali anggota DPR bicara tentang desakan agar honorer diangkat menjadi PNS, honorer K2 langsung tepuk tangan.
Bahkan, banyak anggota Komisi II DPR yang melontarkan desakan agar honorer K2 diangkat menjadi PNS tanpa tes.
“Angkat saja honorer K2 itu jadi PNS. Mereka sudah mengabdi lama. Toh gaji yang diberikan kepada honorer K2 akan dibelanjakan dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsurizal, anggota Komisi II dari Fraksi PPP.
Sama halnya dengan Agung Widyantoro, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, dari perampingan birokrasi, dananya bisa dialihkan untuk honorer K2.
Honorer K2 harus diangkat menjadi PNS karena mereka sudah bekerja dan menyumbangkan tenaganya untuk negara. Belasan tahun juga mereka digaji sangat rendah.
“Apa salahnya sih dana dari perampingan birokrasi buat honorer K2, kalau negara misalnya kesulitan uang. Jangan dipersulit lagi mereka,” ucapnya.
Didesak seperti itu, MenpanRB Tjahjo Kumolo menjawab dengan mengatakan prioritas kerja 2020 Presiden Jokowi adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM.
“Menteri tidak punya visi, menteri hanya menjalankan misi presiden. Nah, di 2020 visi misi presiden adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM,” tandas Tjahjo. (jpnn/fajar)