Mediaonline.co.id, MAKASSAR — Masalah tenaga kontrak Pemkot Makassar tak hanya terkait dugaan honorer fiktif. Terendus pula praktik pemotongan honor.
Pemkot Makassar mengakui pengawasan tenaga kontrak atau honorer masih lemah. Masih banyak problem yang belum tuntas.
Sekretaris Kota Makassar, Muhammad Ansar, mengaku sempat terkejut. “Iya ini (pemotongan honor, red) akan kita selidiki. Nanti kita cek di Bagian Keuangan,” ujarnya, kemarin.
Persoalan pemotongan gaji honorer pemkot mencuat ke permukaan ketika ada laporan perihal mekanisme tanggungan iuran BPJS Kesehatan. Gaji beberapa tenaga honorer tetap dipotong padahal sudah ditanggung oleh pihak keluarga.
“Makanya saya kaget. Benar juga kenapa bisa dipotong. Terutama honorer perempuan yang BPJS Kesehatannya sudah ditanggung oleh suaminya. Mestinya, gajinya tidak dipotong. Ini yang mesti diperjelas,” ungkapnya.
Ansar mengakui memang dari pengawasan tenaga honorer masih harus ditingkatkan. “Terutama soal mekanisme penggajian. Apalagi pada 2020, insentif honorer naik Rp1,5 juta. Belum lagi honor kegiatan yang akan diterima,” katanya.
Honorer Pemkot Makassar berinisial ID, mengungkapkan, pemotongan gaji sudah berlangsung lama. Dan terkesan dibiarkan begitu saja. “Saya sudah lapor ke Bagian Keuangan, tetapi tidak digubris,” ungkapnya.
Honorer itu juga sempat mempertanyakan langsung ke pihak BPJS Kesehatan saat pertemuan dengan Pemkot Makassar. “Saya sempat disuruh urus surat KK atau dokumen terkait sebagai syarat kalau saya sudah ditanggung oleh suami,” bebernya.
Akan tetapi, setelah semuanya beres, sampai sekarang honornya masih dipotong. Dia mengaku tak mempermasalahkan adanya pemotongan asalkan ada alasan logis.
Namun kenyataannya, Pemkot Makassar seolah menutup mata dan membiarkan praktik pemotongan gaji itu berjalan. “Kami bisa apa. Yang penting kita sudah usaha. Dan bukan saya saja. Hampir dipastikan semua yang seharusnya ditanggung sama suaminya, mestinya gajinya tidak dipotong,” terangnya.
Di DPRD Makassar, rencana mengusut honorer fiktif masih sebatas wacana. Hingga saat ini, belum ada tim yang dibentuk untuk mengusut fakta adanya honorer fiktif.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Mario David, berjanji pansus honorer fiktif akan dibentuk pada Januari 2020. “Kita tunggu Januari. Nanti dibentuk,” jawabnya singkat. (ans/fajar)
