Mediaonline.co.id, JAKARTA– Kekhawatiran kasus gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya menular ke PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) berusaha diredam. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kondisi keuangan perusahaan tersebut stabil.
Kemarin, Erick menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk melaporkan kondisi terkini ASABRI kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD.
Sejauh ini, kata Erick, kondisi keuangan perusahaan tersebut stabil. Namun, perlu waktu untuk memastikan ada tidaknya penyelewengan terkait angka penurunan aset yang diduga akibat kesalahan investasi. ”Biarkan itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum, bukan di Kementerian BUMN,” ujar Erick.
Yang pasti, Erick menegaskan bahwa prajurit TNI, anggota Polri, PNS di kepolisian, TNI, maupun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak perlu risau. Sebab, negara menjamin uang yang selama ini mereka setor ke ASABRI ada. ”Dalam status yang baik dan aman,” katanya.
Bos Mahaka Group itu enggan terlalu jauh berbicara terkait dengan potensi persoalan hukum yang membelit ASABRI. Berulang-ulang Erick menyebutkan bahwa proses hukum dilakukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Demikian pula dengan dugaan kerugian negara yang sempat disebut mencapai Rp10 triliun. ”Mengenai kerugian negara kan bukan di kami (BUMN, Red). Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani,” imbuhnya.
Senada, Mahfud menegaskan, seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan para PNS yang selama ini pendapatannya dipotong untuk membayar premi ke ASABRI tidak perlu khawatir. ”Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin. Negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil,” papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud tidak menutupi bahwa uang ASABRI turun drastis. Hanya, likuiditasnya masih bisa menjamin seluruh prajurit TNI dan anggota Polri. ”Artinya, dari dana yang melorot sejauh ini masih bisa menjamin dan ini diselesaikan secara baik,” ungkapnya.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa penurunan tersebut tetap tidak wajar dan akan diusut. ”Akan diusut Polri dan saya sebagai Menko mengikuti ini. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, kemarin Direktur Utama (Dirut) ASABRI Sonny Widjaja secara terbuka menyampaikan sikap perusahaan atas kabar gagal bayar yang mencapai triliunan rupiah. Namun, bukannya melakukan pembelaan dengan data-data yang jelas, Sonny hanya meminta nasabahnya untuk tenang dan tidak berspekulasi macam-macam.
Sonny menyebutkan, hingga 2018, tercatat ASABRI memiliki 1,4 juta nasabah. Terdiri atas anggota TNI, Polri, pegawai Kemenhan, serta Kemenko Polhukam. Kabar gagal bayar tersebut pun dibantah Sonny. ”Kepada seluruh peserta ASABRI, saya tegaskan, saya menjamin uang kalian yang dikelola ASABRI aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” katanya. (jpc/fajar)
