FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) masih menyisakan kritik. Pasalnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu ceplas-ceplos dan keras kerap menuai kontroversi.
Terkait itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai, sikap tegas Ahok justru dibutuhkan di tubuh Pertamina. Hal itu guna merubah kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan oleh jajaran Pertamina.
“Kalau menurut saya ungkapan yang keras, tegas itu dibutuhkan. Itu berbeda dengan kasar. Kadang untuk bisa menjebol kemapanan yang tak bagus butuh juga kayak gitu,” kata Djarot di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Pria yang sempat mendampingi Ahok saat memimpin DKI Jakarta itu meminta rekannya untuk membuktikan kualitasnya saat menukangi Pertamina. Terlebih Ahok tidak memiliki latar belakang kuat dalam aspek perminyakan.
“Itu jadi masukan kepada Pak Ahok, hati-hati loh masih, ini tentu memotivasi dia untuk keras bekerja,” jelas Djarot.
Lebih lanjut, dia menilai, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai komisaris di salah satu perusahaan plat merah karena diharapkan bisa membawa perubahan.
“Jadi ukurannya itu rekam jejak dia (Ahok) dan profesionalitas, integritas dia. Kalau dia di Komisaris Utama kita harap dia bisa kontrol direksi dan jajarannya,” pungkas Djarot.
Terkait status Ahok sebagai kader PDID, Djarot menegasakan, sampai saat ini tidak ada aturan yang menyebutkan jika sudah menjadi pejabat di BUMN, maka harus mundur dari kader partai. Apalagi Ahok juga bukan pengurus partai. Dia pun siap pasang badan menjelaskan ke publik.
“Ya peraturannya kan tidak. Ada enggak aturan yang mengharuskan dia mundur sebagai anggota biasa,” ujar Djarot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11).
Djarot meyakini Ahok akan bekerja profesional. Pantang tidak mencampuradukan masalah partai dengan jabatan barunya di PT Pertamina Persero. Sehingga Ahok tidak perlu mundur menjadi kader.
“Saya yakin dia tidak akan mungkin mencampuradukkan sebagai anggota partai dan sebagai komisaris utama,” katanya.
Soal adanya penolakan terhadap Ahok, Djarot mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Sebab itu bagian dari demokrasi. Ada yang bisa terima dan sebaliknya seperti menolak.
“Silakan saja, silakan, itu biasa,” pungkasnya. (jpg)
