Mediaonline.co.id, JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI Rachmat, Gobel meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Hal ini untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN dalam menghadapi penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan dampak ekonominya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini bilang sejumlah target atau asumsi penyusunan APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai. Apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah Covid-19.
“Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. DPR tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” kata Gobel dalam rilis yang dikutip dari dpr.go.id, Rabu (25/03/2020).
Diketahui, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun.
Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 14.000 per dollar AS.
“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Menurut Gobel, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.
“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyrakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” saran Gobel.
Menurutnya, langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.
Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah Covid-19 berlangsung dalam waktu lama, 3 bulan-6 bulan, perdagangan internasional bisa turun di bawah 30 persen, maka skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5 persen, bahkan bisa 0 persen.
Menurut legislator dapil Gorontalo itu, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa ini.
“Saatnya kita bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu Pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” tutup Gobel. (mirsan/fajar)
