Mediaonline.co.id, NATUNA– Ketegangan di laut Natuna Utara mulai mereda. Kapal ikan dan coast guard milik Tiongkok dipastikan telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, setelah adanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah tersebut.
“Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, kapal-kapal Tiongkok yang waktu itu melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna,” kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).
Sisriadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna merupakan pesan Pemerintah Indonesia kepada Tiongkok bahwa wilayah tersebut bagian sah dari Indonesia. TNI menilai pesan tersebut dibaca dengan baik oleh Tiongkok sehingga menarik kapal-kapalnya.
Kendati demikian, TNI memastikan akan tetap melakukan operasi pengamanan seperti biasa di wilayah Natuna. Hanya saja intensitasnya akan disesuaikan dengan kondisi di laut.
“TNI tetap melakukan operasi rutin, mungkin hanya intensitasnya akan kita lihat perkembangannya di lapangan, artinya perkembangan taktis,” imbuh Sisriadi.
Dalam sepekan terakhir memang TNI meningkatkan operasi pengamanan di Natuna. Karena masuknya kapal coast guard Tiongkok. Apabila di Natuna dinilai sudah tak ada lagi ancaman, maka operasi pengamanan akan dilakukan seperti biasanya.
Sementara itu, terkait personel yang saat ini masibh disiagakan di Natuna, Sisriadi tak banyak menjelaskan. Dia hanya mau berbicara terkait jumlah KRI dan pesawat udara yang digunakan untuk patroli.
“Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu (Natuna) ada 8 KRI, kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna. Dalam kunjungannya tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengatakan kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
“Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000 jiwa, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1).
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
“Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden Jokowi. (jpc/fajar)
