Mediaonline.co.id, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus korupsi kecil. Mahfud mengingatkan, masih ada dugaan korupsi besar yang belum terungkap sampai sekarang.
Pernyataan tersebut dia sampaikan merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap KPK bisa semakin kuat di periode yang baru ini.
“KPK kuat itu kalau berani menabrak dan membongkar itu kasus-kasus besar yang sudah ramai di masyarakat ya, dan sudah diinformasikan oleh pemerintah, (korupsi) sektor migas (misalnya),” kata Mahfud di Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (8/1).
Namun, Mahfud tak menyebutkan spesifik dugaan korupsi di sektor migas yang dia maksud. Dia hanya memastikan Presiden sudah melakukan langkah organisasi agar kasus tersebut terungkap. KPK sebagai intrumen penegak hukum diharapkan bisa segera mengambil langkah.
“Jangan hanya OTT kecil itulah maksudnya. Kami dukung OTT jalan terus, tetapi juga supaya (korupsi) yang besar-besar ini dibuka agar ada buktinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia berharap Firli Cs bisa mematahkan anggapan bahwa pemerintah berupaya melemahkan KPK. Caranya yaitu dengan mengungkap dugaan kasus korupsi kakap.
Selain di sektor migas, Mahfud menyebut masih ada kasus gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya. Kasus tersebut juga diperkirakan menimbulkan kerugian negara yang begitu besar.
“Kami berharap juga Kejaksaan Agung, Polri bisa membuka yang besar-besar termasuk Jiwasraya itu kita kawal,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diduga turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.
“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya pada JawaPos.com, Selasa (7/1) malam.
KPK melakukan operasi penindakan itu terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT itu. (jpc/fajar)
