Mediaonline.co.id, MAKASSAR– Polemik penunjukan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan publik.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) era 1998, Akbar Endra mengatakan proses rekruitmen komisaris dan direksi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir secara ugal-ugalan.
“Jika selama ini ET (Erick Thohir) dikritik keras, itu memang wajar, Kementerian BUMN sudah jauh keluar orbit. ET lupa, bahwa BUMN itu adalah asset negara bukan milik eyangnya yang seenak udelnya dia berbuat,” katanya kepada redaksi, Senin (27/7/2020).
Mantan anggota DPRD Maros bahkan meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap kinerja Erick Thohir selama memimpin Kementerian BUMN.
“Presiden harus turun tangan. Sepertinya ET tidak cocok diberi kepercayaan mengurus BUMN. Kami aktifis 98 meminta sebaiknya preaiden mencopot Erick Thohir,” tegasnya.
Soal kritikan Adian Napitupulu yang juga mantan aktivis 98, Akbar menyebutkan harusnya Erick Thohir menerima ajakan Adian Napitupulu dialog terbuka. Bukan malah over acting dan sok kuasa.
“Persoalan rekruitmen Direksi dan Komisaris BUMN, sangat dikhawatirkan BUMN kita semua akan kolaps karena menterinya egois,” sebutnya.
Tak hanya masalah penunjukkan jajaran direksi dan komisaris. Kinerja Erick Thohir dalam pengelolaa utang BUMN dinilai amburadul, di mana utang BUMN kini sudah melebihi Rp5000 triliun.
“Ini dampaknya bisa bikin bangkrut negara ini. Negara kita bisa disandera di masa akan datang,” pungkasnya. (msn/fajar)
