Batam – Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya. Hal ini dilakukan guna membiayai belanja daerah terutama beban pembiayaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepri semakin bertambah, diantaranya pengelolaan SMA/SMK dan sekolah khusus.
Kerja keras Isdianto mulai membuahkan hasil. Optimalisasi pengelolaan labuh jangkar dan penataan alur kabel/pipa bawah laut yang berada dikawasan perairan Kepri direspon positif oleh pemerintah pusat melalui Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Upaya tersebut diusulkan Isdianto demi Perda Potensi Pendapatan Daerah yang diajukan pemerintah Provinsi Kepri agar dapat menambah PAD yang selama ini mengalir ke Kementrian terkait. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Kamis (02/07) di Nongsa Poin Marina Resort Batam.
Dalam pembahasan rapat, Luhut mendukung penuh pengelolaan tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Kepri harus dapat menikmati hasil dari labuh jangkar tersebut. Untuk itu, Pemprov Kepri diminta secepatnya untuk membuat regulasi terkait pelaksanaan di lapangan. “Pemda setempat memang kita libatkan agar juga merasakan manfaat dari labuh jangkar ini. Tadi saya sudah minta Gubernur untuk segera membuat aturan-aturan dalam pelaksanannya nanti,” jelas Luhut, Kamis (02/07).
Sementara itu, Isdianto optimis bahwa pengelolaan di tiga titik labuh jangkar yang akan segera di kelola oleh BUMD tersebut memiliki potensi tambahan nilai PAD yang sangat menjanjikan.
“Suatu kemajuan lagi bagi Kepri atas usulan kita untuk melibatkan BUMD dalam pengelolaan labuh jangkar telah didukung penuh oleh Pak Luhut selaku Menko Maritim dan Investasi. Bahkan Pak Luhut meminta untuk segera dibuat berbagai regulasinya sehingga bisa cepat dinikmati daerah hasil dari labuh jangkar tersebut. Kami mengucapkan terima kasih pada keseriusan pak Luhut yang membantu menyelesaikan berbagai kendala Kepri dalam urusan labuh jangkar ini,” tutur Isdianto.
Menanggapi kabar tersebut, Pengamat Maritim Kepri Didi Lesmana mengatakan sudah seharusnya pengelolaan sektor kelautan melibatkan pemerintah daerah. Untuk itu, menurut Didi langkah Isdianto memperjuangkan pengelolaan labuh jangkar itu patut mendapat apresiasi dan harus didukung oleh pemerintah pusat.
“Persoalan pengelolaan potensi kelautan di Indonesia memang masih banyak terjadi Di Kepri sendiri sebenarnya sudah beberapa kali menjadi wacana yang diajukan ke pusat. Alhamdulillah hari ini, berkat perjuangan pak Isdianto, pemerintah pusat merespon usulan tersebut,” ungkap Didi saat dihubungi secara terpisah, Jumat (03/07).
Ketika ditanya terkait omset dari labuh jangkar, Didi mengatakan jumlahnya sangat besar.
“Kalau soal nominal saya kira variatif, yang jelas biaya labuh jangkar itu tidak murah. Dan selama ini mengalir ke pusat melalui kementerian. Jika ini melibatkan daerah, tentu saja akan meningkatkan PAD dan daerah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan maritim di daerahnya,” tukasnya.
Ditempat terpisah, Achamad Rahim salah satu nelayan di Belakang Padang, Kota Batam mengapresiasi kinerja Isdianto dalam upaya pengelolaan potensi laut di Kepri
“Kalau kami sebagai nelayan tidak begitu paham, yang jelas minyak murah, anak kami bisa sekolah. Itu saja. Soal bagaimana caranya, kami percaya pak Isdianto mampu memimpin Kepri lebih baik. Teruskan pembangunan Ayah Sani,” pungkasnya.
